Resume Buku
“Menjadi Katalis Perubahan”
Reposisi CSR Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konteks Desentralisasi
Penulis: Tim IRE Yogyakarta
Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, kaya, memliki sumber daya alam yang melimpah ruah sangat memikat terutama bagi para investor baik lokal maupun asing. Karena Indonesia belum mampu mengolahnya sendiri, maka bannyak perusahaan asing yang mencoba menawarkan diri untuk mengolahnya.
Pada daerah pertambangan di Indonesia sangat menjanjikan bagi banyak orang, terutama bagi perusahaan tambang. Tapi kenyataan yang terjadi pada beberapa daerah yang menjanjikan tersebut adalah jurang yang sangat tinggi antara perusahaan yang semakin kaya dan warga sekitar yang miskin. Pihak perusahaan menyadari akan hal ini maka salah satu untuk menjawab kesenjangan ini adalah dengan adanya pertanggung jawaban sosial (CSR) yang mana ia bergerak untuk menyejahterakan ekonomi, peduli akan lingkungan serta mewujudkan keadilan sosial di sekitar lokasi perusahaan. Sudah seharusnya CSR menjembatani perusahaan dengan lingkungan sekitar atau pada umumnya. Namun di Indonesia, CSR masih sangat rentan dari berbagai masalah.
Permasalah yang paling nampak adalah permasalahan kemiskinan. Pada dasarnya kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional sehingga untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan perlu mempertimbanngkan beberapa dimensi seperti ketidakberdayaan karena kemelaratan yang akut, ketimpangan struktural dan kemandegan sistem ekonomi yang mengancam kesejahteraan semua kelompok pelaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti pada isu pemberdayaan masyarakat, dapat digerakkan pada bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan serta penataan lingkungan. Sedangkan pada konservasi lingkunagn, agar terjadi pembangunan yang sustainable dapat dilakukan hal seperti pendaur ulangan botol plastik, pengembangan ekowisata yang berbasis desa dan lain sebagainya sehingga selain dapat menghidupkan ekonomi warga sekitar, kita juga dapat menjaganya untuk anak cucu kita kelak.
Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut perusahaan (CSR) tidak dapat berdiri sendiri dan hal ini tidak hanya merupakan tanggung jawab perusahaan saja namun harus disertai oleh seluruh pihak yakni pemerintah dan masyarakat. Maka antara ketiganya harus terdapat kerjasama. Sehingga ketika terjadi beberapa permasalahan, seperti jika masyarakat bersitegang dengan perusahaan, karena ada kerjasama ini maka pemerintah harus bisa menjadi mediator agar tidak terjadi benturan. Bisa juga agar tercapainya sasaran CSR hanya bekerjasama dengan tokoh setempat ataupun bentuk kerjasama lainnya.
“Menjadi Katalis Perubahan”
Reposisi CSR Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konteks Desentralisasi
Penulis: Tim IRE Yogyakarta
Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, kaya, memliki sumber daya alam yang melimpah ruah sangat memikat terutama bagi para investor baik lokal maupun asing. Karena Indonesia belum mampu mengolahnya sendiri, maka bannyak perusahaan asing yang mencoba menawarkan diri untuk mengolahnya.
Pada daerah pertambangan di Indonesia sangat menjanjikan bagi banyak orang, terutama bagi perusahaan tambang. Tapi kenyataan yang terjadi pada beberapa daerah yang menjanjikan tersebut adalah jurang yang sangat tinggi antara perusahaan yang semakin kaya dan warga sekitar yang miskin. Pihak perusahaan menyadari akan hal ini maka salah satu untuk menjawab kesenjangan ini adalah dengan adanya pertanggung jawaban sosial (CSR) yang mana ia bergerak untuk menyejahterakan ekonomi, peduli akan lingkungan serta mewujudkan keadilan sosial di sekitar lokasi perusahaan. Sudah seharusnya CSR menjembatani perusahaan dengan lingkungan sekitar atau pada umumnya. Namun di Indonesia, CSR masih sangat rentan dari berbagai masalah.
Permasalah yang paling nampak adalah permasalahan kemiskinan. Pada dasarnya kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional sehingga untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan perlu mempertimbanngkan beberapa dimensi seperti ketidakberdayaan karena kemelaratan yang akut, ketimpangan struktural dan kemandegan sistem ekonomi yang mengancam kesejahteraan semua kelompok pelaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti pada isu pemberdayaan masyarakat, dapat digerakkan pada bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan serta penataan lingkungan. Sedangkan pada konservasi lingkunagn, agar terjadi pembangunan yang sustainable dapat dilakukan hal seperti pendaur ulangan botol plastik, pengembangan ekowisata yang berbasis desa dan lain sebagainya sehingga selain dapat menghidupkan ekonomi warga sekitar, kita juga dapat menjaganya untuk anak cucu kita kelak.
Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut perusahaan (CSR) tidak dapat berdiri sendiri dan hal ini tidak hanya merupakan tanggung jawab perusahaan saja namun harus disertai oleh seluruh pihak yakni pemerintah dan masyarakat. Maka antara ketiganya harus terdapat kerjasama. Sehingga ketika terjadi beberapa permasalahan, seperti jika masyarakat bersitegang dengan perusahaan, karena ada kerjasama ini maka pemerintah harus bisa menjadi mediator agar tidak terjadi benturan. Bisa juga agar tercapainya sasaran CSR hanya bekerjasama dengan tokoh setempat ataupun bentuk kerjasama lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar